Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution semuanya dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi. Keputusan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP pada 14 Desember 2024 dan dibacakan secara publik di hadapan kader partai.

Publik mempertanyakan banyak hal tentang pengumuman tersebut, terutama tentang kapan dan mengapa itu dihentikan setelah kontestasi politik untuk pemilihan presiden dan pilkada serentak pada tahun 2024. PDIP menyatakan bahwa keputusan ini dibuat untuk mempertahankan nilai politik, etika, dan disiplin partai yang dianggap telah dilanggar oleh ketiganya.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan, “Kita memiliki nilai etik dan moral politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat.” Apa alasan mendalam di balik pemecatan ini, dan bagaimana alur lengkapnya? Ini adalah penjelasannya.

PDIP Umumkan Pemecatan Jokowi Secara Resmi

Pada 16 Desember 2024, Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, secara resmi mengumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia. Komarudin membacakan Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP PDIP.

“DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin dalam pernyataannya. Tiga individu tersebut bukan satu-satunya yang dipecat, tetapi juga kader lain yang dianggap melanggar undang-undang partai.

Menurut surat keputusan 1649/KPTS/DPP/XII/2024, 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024, Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang melakukan tindakan apa pun atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDIP.

Kronologi Pemecatan Jokowi

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa pemecatan ini baru-baru ini diumumkan daripada sebelum pemilihan presiden 2024. Deddy menyatakan bahwa PDIP sengaja menunda pengumuman ini untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi setelah pemilukada untuk mengevaluasi anggota staf yang melanggar aturan partai. Menurutnya, proses ini mencakup anggota staf di seluruh Indonesia, bukan hanya Jokowi dan keluarganya. PDIP ingin berkonsentrasi pada menyelesaikan kontestasi politik nasional tanpa mengganggu dinamika saat ini.

Selain itu, keputusan pemecatan ini dibuat setelah evaluasi menyeluruh terhadap anggota staf yang dianggap melanggar AD/ART dan kode etik partai. Dengan demikian, pemecatan ini adalah tindakan tegas yang dilakukan secara sistematis dan bukannya keputusan yang dibuat secara cepat.

Tanggapan Jokowi, Gibran, dan Bobby

“Ya, kami menghargai dan hormati keputusan partai,” kata Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menanggapi pemecatan.

Gibran menyatakan bahwa saat ini dia lebih suka berkonsentrasi untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan yang akan datang. Tunggu saja, kata Gibran ketika ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan partai politik lain.

Sementara itu, Bobby dan Jokowi belum memberikan pernyataan resmi tentang pemecatan tersebut. Namun demikian, PDIP membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan ketiganya sebagai tanda bahwa partai tidak lagi bertanggung jawab atas semua tindakan mereka.