Publik memperhatikan pernyataan Jubir Istana, Adita Irawati, yang menggunakan istilah “rakyat jelata” dalam menanggapi perdebatan dengan Gus Miftah. Adita meminta maaf secara terbuka karena ungkapan itu memicu banyak diskusi di media sosial dan ruang publik.

Komentar publik Adita terhadap pernyataan Gus Miftah menimbulkan kontroversi. Meskipun demikian, istilah “rakyat jelata” dianggap tidak sensitif dan dapat menimbulkan kesan diskriminatif.

“Saya meminta maaf jika pernyataan saya menyinggung perasaan masyarakat,” kata Adita dalam klarifikasi yang diunggah pada Kamis (6/12/2024) melalui akun Instagram resmi @pco.ri.

Adita sekarang berjanji akan lebih hati-hati saat berbicara di depan umum. Dia berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang, terutama mereka yang bekerja di bidang komunikasi di pemerintahan.

Awal Mula Jubir Presiden Sebut Rakyat Jelata

Pernyataan kontroversial ini bermula ketika Jubir Istana Adita Irawati menanggapi kritik masyarakat terhadap polemik Gus Miftah. Dalam salah satu wawancara, ia menyebut istilah “rakyat jelata”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai orang biasa atau lapisan masyarakat kelas bawah.

Istilah ini langsung memicu reaksi keras dari sejumlah orang, yang menganggapnya tidak masuk akal dan terkesan merendahkan. Publik menyayangkan penggunaan diksi resmi di media sosial.

Adita Irawati Klarifikasi dan Minta Maaf

Adita Irawati segera memberikan penjelasan setelah mendapat kritik. Ia meminta maaf atas ketidaksengajaan menggunakan kata yang salah dalam video yang diunggah oleh beberapa media.

Adita menyatakan, “Saya tidak berniat menyinggung siapa pun, dan ke depannya akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.”

Ia menyatakan bahwa dia tidak bermaksud merendahkan kelompok masyarakat tertentu, tetapi hanya memberikan penjelasan tentang keadaan. Diharapkan permintaan maaf ini akan meredakan perdebatan yang telah memanas di masyarakat.

Respon Publik Setelah Disebut Rakyat Jelata

Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, ada beberapa orang yang terus mempertanyakan bagaimana pejabat publik menggunakan kata-kata yang sensitif. Beberapa orang bahkan mengusulkan agar pemerintah memberikan lebih banyak pelatihan komunikasi kepada pejabat tinggi dan juru bicara.

Seorang warganet menulis, “Permohonan maaf saja bukan solusi karena dia termasuk dalam tokoh agama dan juga oknum pejabat pemerintah, jika ini dibiarkan dan dipertahankan terus maka akan muncul kembali 1.000 pejabat yang lebih parah dari itu.”

Warganet lain menyatakan di kolom komentar Instagram @pco.ri, “Kantor komunikasi presiden masih belajar komunikasi publik.”

Namun, banyak orang yang memuji Adita atas tindakan cepatnya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka.

Dalam kolom komentar di media sosial, salah seorang netizen menyatakan, “Ini menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.”